Tahun ini Pemerintah Pusat kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WT
P) untuk LKPP Tahun 2020, dimana pencapaian ini tentunya
karena didukung oleh semakin meningkatnya kualitas LKKL dan LKBUN Tahun 2020 yang ditandai dengan diperolehnya opini WTP pada 84 LKKL dari 86 Kementerian Negara/Lembaga atau mencapai 97,7 persen, dan tidak terdapat LKKL yang mendapatkan opini Disclaimer.
Peningkatan kualitas laporan keuangan juga terjadi pada pengelolaan keuangan daerah yang mencatatkan 486 dari 542 Pemerintah Daerah atau 89,7 persen mendapatkan opini WTP, yang terdiri dari 33 Pemerintah Provinsi, 88 Pemerintah Kota dan 365 Pemerintah Kabupaten di seluruh Indonesia.
Saya sangat mengapresiasi atas terjaganya kualitas LKPP, LKBUN, LKKL dan LKPD tahun 2020. Terjaganya kualitas laporan pertanggungjawaban APBN dan APBD membuktikan komitmen dan keseriusan seluruh pengelola keuangan negara dan pengelola keuangan daerah serta para Menteri/Pimpinan Lembaga dan para Kepala Daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik meskipun dihadapkan pada kondisi extraordinary dan tidak terduga (unprecedented) sepanjang tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19.
Saya berharap capaian tersebut tidak hanya dipertahankan namun ditingkatkan lagi pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang.
Kualitas laporan keuangan yang terus meningkat tersebut tidak saja menggambarkan keberhasilan auditee yaitu seluruh Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, namun juga tentunya bagi auditor yaitu BPK dengan berbagai rekomendasi konstruktif yang diberikan. Dengan sinergi dan komunikasi yang baik yang sudah terbangun selama ini antara auditee dan auditor diharapkan dapat mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah yang semakin akuntabel menuju kebangkitan ekonomi, dan memulihkan negeri dalam menghadapi pandemi yang masih terus berlangsung.
Sebagai wujud apresiasi Pemerintah atas capaian terbaik dalam pelaporan keuangan, saya akan menggunakan kesempatan pada pagi hari ini untuk memberikan penghargaan kepada seluruh Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini WTP dari BPK.
